Anies Baswedan bantah pernyataan Fadli Zon soal maju Pilpres 2019

 

Belum dilantik sebagai Gubernur DKI, Anies Baswedan dan partai pendukungnya mulai saling melempar opini terkait Pilpres 2019. Gerindra menyatakan bahwa Anies sudah menandatangani kontrak politik untuk tidak maju Pilpres 2019 sementara Anies Bawesdan membantah. Bahkan Amien Rais pun menolak jika Anies Baswedan maju pada Pilpres 2019 mendatang.

Berikut rangkuman redaksi:

Amien Rais Nilai Prabowo Tak Konsisten jika Gandeng Anies pada 2019

etua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, berharap agar Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Rasyid Baswedan, menyelesaikan masa jabatannya selama lima tahun.

Amien Rais menambahkan, sekalipun nantinya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggandeng Anies Baswedan sebagai cawapres di Pemilu 2019, dirinya dengan tegas tetap menolaknya.

Amien bahkan menyebut Prabowo tidak konsisten bila pada pemilu 2019 menggandeng Anies sebagai cawapres.

"Saya akan tolak. Kasihan dong, nanti berarti Pak Prabowo juga enggak konsisten, Pak Anies enggak konsisten, saya juga enggak konsisten," kata Amien Rais saat ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (3/5/2017) malam.

"Saya kira insya Allah duet ini lima tahun ke depan bagus," ujar dia. 

Ia menambahkan, sejak awal Anies diusulkan oleh Jusuf Kalla, Anies dinilai Amien Rais merupakan sosok yang tepat dan tak akan ingkar janji.

Soal kontrak politik tak maju Pilpres,Anies:"tak ada kontrak itu, cari di laci manapun tidak ada!"

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih untuk periode 2017-2022. Jauh sebelum ditetapkan sebagai pemimpin ibu kota, Anies dan Sandi berulang kali menegaskan janjinya untuk tidak menjadikan jabatan ini sebagai batu loncatan untuk pertarungan pemilihan presiden 2019. Mereka secara tegas menyatakan tidak berniat mengikuti jejak Joko Widodo yang menjadi Presiden ketika belum menyelesaikan masa jabatan lima tahun sebagai Gubernur DKI.

Sebagai partai pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, Gerindra yakin kedua jagoannya akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 5 tahun. Sebab, Gerindra dan PKS telah membuat kesepakatan tertulis dengan Anies-Sandiaga. Isinya komitmen menyelesaikan masa jabatannya hingga 2022.

"Dari awal pembicaraan semacam ada kesepakatan pakai tulisan tangan saya sesuai salah satu butir Pak Anies-Pak Sandi menyelesaikan masa jabatannya 2017-2022, itu bagian dari kesepakatan yang kita tanda tangan bersama dengan Gerindra dan PKS," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/5).

Kesepakatan tertulis itu dibuat pada 23 September 2016. Kesepakatan itu dibuat bertepatan dengan pengumuman sikap politik Gerindra dan PKS mengusung Anies-Sandi. Dalam kontrak politik itu, Anies-Sandi berjanji menjalankan tugas selama satu periode alias lima tahun.

"Karena kita melihat ketika seseorang mendapatkan amanah itu kan satu paket lengkap dengan durasinya sehingga bisa sesuai masa jabatannya," tegasnya.

"Ketika seseorang diberi amanah 5 tahun berarti dia merencanakan dan bisa melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya. Kalau hanya loncat loncat untuk apa jabatan kalau tak bisa melaksanakan," ucapnya.

Janji untuk menjalankan tugas selama lima tahun kembali ditegaskan Anies Baswedan usai KPU DKI Jakarta mengumumkan pasangan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Anies menegaskan komitmennya untuk tuntaskan program kerjanya bersama Sandiaga Uno sebagai pemimpin DKI Jakarta.

"Kami komitmen untuk menuntaskan kerja di Jakarta. Itu pertanyaan di debat kandidat kemarin yang kami jawab dengan lantang," kata Anies di kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Namun pernyataan Gerindra terkait kontrak politik tak seirama dengan yang disampaikan Anies. Bahkan dia membantah membuat kesepakatan politik dengan Prabowo Subianto. Terutama untuk tak mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres pada Pilpres 2019.

"Pertama tidak ada tanda tangan yang menyatakan kontrak politik seperti itu. Jadi enggak ada itu," kata Anies.

Dia meyakinkan semua pihak bahwa tidak pernah membuat kontrak politik semacam itu. "Kami berdua menyatakan, tidak akan pernah ada. Ngecek saja di laci manapun enggak akan pernah ketemu," tegas Anies. (Merdeka.com/Kompas.com)