Fadli Zon Berhasil Melumasi DPR dengan Oli Pembangunan Bernama “Korupsi”?

Indonesia sampai saat ini masih masuk dalam kategori negara berkembang. Negara berkembang yang berusaha mengebut ketertinggalannya dari negara-negara lain. Bagi Jokowi, pembangunan infrastruktur adalah harga mati dan harus dikebut supaya Indonesia mampu bersaing dengan kekuatan penuh di kancah international.Diharapkan bahwa percepatan pembangunan ini akan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pernah berkata Korupsi adalah Oli Pembangunan.

Tetapi ternyata Wakil Ketua DPR Fadli Zon melihat ada sisi lain dari pembangunan, beliau mungkin merasa agak seret dan kurang smooth pembangunan itu kalau kurang oli. Dan oli pembangunan itu adalah “Korupsi”. Fadli Zon menyebut korupsi merupakan risiko dari pembangunan. Menurutnya, dengan adanya korupsi menunjukkan bahwa pembangunan di suatu negara berjalan. Meski ia juga tak membenarkan langkah korupsi itu. “Mana yang kita pilih? Tidak ada korupsi, tidak ada pembangunan atau sedikit korupsi ada pembangunan. Di beberapa negara berkembang, korupsi itu justru jadi ‘oli’ pembangunan,” kata Fadli dalam diskusi bertajuk ‘Duh KPK’ di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015). https://news.detik.com/berita/2929613/fadli-zon-korupsi-justru-jadi-oli-pembangunan

Fadli Zon dalam kapasitasnya sebagai seorang pimpinan di lembaga negara seharusnya menunjukkan aksi nyata baik lewat perkataan ataupun tindakan serta kinerja untuk memberikan dukungan dan sokongan kuat demi percepatan pembangunan. Alih-alih menggenjot kinerja lembaganya, Fadli Zon malah lebih sibuk mengurusi Ahok. Fadli Zon lebih tertarik membahas Ahok yang naik kendaraan RI 1 dibanding membahas kinerja lembaganya yang hampir bisa dikatakan tidak ada. Dari 50 target RUU 2016 yang direncanakan akan diselesaikan oleh lembaga legislatif itu, hanya 9 yang berhasil diselesaikan. Artinya, satu komisi tidak dapat menyelesaikan 1 undang-undang saja selama masa kerja 2016.

Lembaga kegislatif yang seyogyanya memikirkan nasib rakyat melalui peraturan perundang-undangan yang baik malah lebih sibuk mengurusi dirinya sendiri. Sibuk menuntut kenaikan gaji dan renovasi fasilitas/gedung kerja. Badan legislasi itu juga sangat menginginkan independensi dalam mengurusi keuangannya sendiri.

Berikut ini adalah kutipan pernyataan Fadli Zon: “Kita harusnya mengatur diri sendiri termasuk pegawai, kita harus mengatur sendiri seperti halnya dengan BI, BPK itu kan mengatur sendiri. Jadi saya kira DPR ke depan harus bisa mengatur sendiri keuangan dan independensi kepegawaian dan sebagainya. Jadi tidak di bawah pemerintah,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/1). “Coba kalau kita lihat, berapa sih negara mengalokasikan anggaran untuk DPR sekitar di bawah Rp 5 triliun, apaan itu Rp 2.000-an triliun. 0,02 persen terlalu kecil dibanding mau kita lihat presentase anggaran di Amerika, Eropa, atau negara lain,” terangnya. https://www.merdeka.com/politik/fadli-zon-ingin-dpr-bisa-kelola-uang-sendiri-tanpa-pemerintah.html

Rapat Paripurna DPR yang selalu tampak kosong kalau berurusan dengan kepentinan rakyat.

Fadli Zon terlihat sangat berambisi dan bernafsu untuk terbebas mengelola sendiri keuangan lembaganya. Anda bisa bayangkan, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada lembaga korup ini? Dikendalikan pemerintah saja masih berani korupsi apalagi kalau tidak ada yang mengendalikan. Atau apakah karena sulitnya korupsi belakangan ini maka muncul niatan seperti itu?

Meskipun rakyat juga mengakui bahwa memang korupsi sangat banyak dilakukan oleh anggota DPR, dan apakah mungkin korupsi begitu mengakar di lembaga itu seandainya pelakunya hanya satu orang dan melakukannya sambil sembunyi-sembunyi? Mari kita lihat kembali sekilas tentang kasus mega korupsi yang melibatkan anggota-anggota parlemen:

Ada sejumlah 23 orang anggota DPR yang namanya masuk dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Dan berdasarkan keterangan resmi pimpinan KPK. Bahkan, sejumlah anggota DPR RI telah menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Ada pengembalian dari 14 orang senilai Rp 30 miliar. Sebagian dari mereka adalah anggota DPR RI,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah beberapa waktu lalu. Sangkin mengerikannya mega korupsi kasus e-KTP ini, sampai-sampai Ketua KPK mengharapkan semoga tidak terjadi kegaduhan politik apabila proyek e-KTP ini dibuka di Pengadilan Tipikor.

Mantan Bendum Demokrat Nazaruddin berkali-kali mengatakan bahwa ada bagi-bagi duit di DPR, dan dalam nyanyiannya, Nazaruddin menyebut apabila dibuka semua data-data dan informasi itu bisa bubar negeri ini. Kasus mega korupsi lainnya yang melibatkan banyak anggota DPR adalah Proyek Hambalang, Pengadaan fasilitas di Kementrian Pendidikan yang menjerat Angie, kasus pengadaan IT KPU yang berhenti sehubungan dikriminalisasinya Ketua KPK saat itu Antasari Azhar.

Kini pimpinan DPR Setya Novanto juga melakukan pembelaan atas hasil riset yang menyatakan bahwa DPR adalah lembaga terkorup. Diapun mengatakan bahwa tuduhan itu mengada-ada. Setya Novanto dalam beberapa kasus korupsi selalu disebut terlibat. Namanya juga disebut dalam kasus e-KTP dan pernah ada pertemuan di DPR dan Hotel terkait pembahasan proyek e-KTP, dalam pertemuan-pertemuan itulah diduga bahwa Novanto mengatur semuanya.

Ketua DPR RI Setya Novanto diduga terlibat kasus proyek e-KTP

Lembaga DPR benar-benar melumasi diri mereka dengan oli pembangunan yang disebut Fadli Zon bernama Korupsi. Setiap ada kasus korupsi dapat dipastikan ada perwakilan DPR disana. Masyarakat bisa melihat dengan leluasa dimana anggota lembaga ini tidak pernah absen dari kasus-kasus korupsi.

Dikutip Harian Kompas edisi Rabu (8/3/2017), berdasarkan hasil survei Global Corruption Barometer, DPR menjadi lembaga paling korup di Indonesia pada 2016. Survei GCB dilakukan di 16 negara Asia Pasifik pada Juli 2015-Januari 2017 kepada 22.000 responden.

Untuk Indonesia, survei berlangsung 26 April-27 Juni 2016 dengan 1.000 responden di 31 provinsi. Hasil survei tersebut, untuk Indonesia, DPR dianggap paling korup. “Penilaian ini konsisten, setidaknya selama tiga tahun terakhir,” kata peneliti Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko saat memaparkan hasil survei GCB, Selasa (7/3) di Jakarta.

Mengapa DPR tidak kunjung membaik? Apakah yang sesungguhnya ada di hati dan pikiran para wakil rakyat ini?

sumber:seword.com