Terkuaknya Kemunafikan Rezim Sang Mantan, Setelah Candi Hambalang Berlanjut Skandal E-KTP

Jokowi mewarisi banyak permasalahan rezim pendahulunya. Di saat Jokowi ingin tancap gas dengan kabinet kerjanya, seolah harus mengurai benang kusut dulu satu per satu. Mulai dari permasalahan proyek mangkrak dan salah satunya candi hambalang, kasus pelanggaran HAM utamanya menyangngkut kasus Munir, kasus Antasari, kasus bank Century yang sudah ke laut, kasus intoleransi yang tumbuh subur, kasus skandal e-ktp dan masih banyak kasus-kasus lainnya.

Tak pelak Jokowi memiliki pekerjaan rumah yang banyak, secara khusus masalah hukum. Belum lagi rezim sebelumnya mewarisi pembangunan infrastruktur yang minim oleh pemerintah. Padahal saat ini Indonesia dituntut mampu menyediakan pembangunan infrastruktur sesuai tuntutan ekonomi dan zaman. Di tambah lagi kondisi ekonomi global yang lesu sehingga Jokowi memiliki tugas yang berat dalam mewujudkan nawacitanya.

Padahal secara ekonomi, rezim sebelumnya diuntungkan kondisi pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang menyentuh dua digit sehingga Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun sayang, dampak pertumbuhan ekonomi Tiongkok hanya berdampak pada stabilitas politik nasional saja. Sementara pemerintahan Jokowi harus menghadapi kelesuan ekonomi global namun tetap berusaha kerja mewujudkan RPJMN yang disusun. Inilah dua kondisi yang berebda dari dua rezim namun hasilnya tampak berbeda.

Terkuaknya kasus skandal pengadaan e-ktp telah memperpanjang rentetan kasus korupsi yang terjadi di era SBY. Setelah masyarakat Indonesia disuguhkan dengan mega skandal bank Century, skandal proyek Hambalang yang menjebloskan ketua umum partai demokrat saat itu, Anas Urbaningrum, dan Menteri Pemuda Olahraga saat itu, Andi Malaranggeng, kini publik dibuat menelan air liur mendengar skandal e-ktp lagi. Bagaimana tidak, proyek ini menelan triliunan rupiah uang rakyat yang seharusnya mensejahterakan.

Ada apa dengan rezim sebelumnya?

Jika melihat dari pembawaan SBY setiap tampil ke hadapan publik, sang mantan selalu menunjukkan sikap santun, religius, karismatik, dan elitis. Dia juga adalah presiden yang murah prihatin. Setiap mendengar kabar buruk, ucapan prihatin selalu mudah terucap. Namun mengapa kasus korupsi yang menyakiti hati masyarakat Indonesia ini terjadi begitu banyak di rezimnya dia? Bahkan petinggi-petinggi partainya saat rezimnya berkuasa juga ikut terlibat? Sikap santun dan religius berbanding terbalik dengan hasil kinerja rezimnya.

Flashback ke belakang, rezim sang mantan adalah rezim dengan sistem partai grand coalition. Sementara SBY sendiri berasal dari partai minoritas di DPR. Oleh karena itu, grand coalition yang dibentuk untuk mendapatkan dukungan parlemen menjadi salah satu letak permasalahan. Selain itu, SBY merupakan tipe politisi yang ingin merangkul semua elemen. Istilah zero enemy adalah gaya politiknya. Akibatnya sikap kompromi dan bagi-bagi kue sangat kental terjadi pada rezimnya.

Ini merupakan masalah utama yang membuat rezim SBY begitu banyak mewariskan kasus korupsi dan minim pembangunan infrastruktur. Namun ironisnya, sang mantan sendiri sering menyerang Preisden Jokowi. Seolah rezimnya sudah mengerjakan pekerjaan baik dan berhak mengajari Jokowi.

Namun ketika Jokowi membuka borok pekerjaan rezimnya dengan menunjukkan candi Hambalang, sang mantan sering kali tampil ke publik seolah korban. Untuk mengantisipasi kepentingan politiknya terganggu, sang mantan melakukan comeback politik dengan mencalonkan anak sulungnya bertarung di Pilkada DKI. Sayang, comebacknya belum terwujud namun dia mendapat untung karena putra mahkotnya sudah punya jam terbang politik yang besar dalam panggung Pilkda DKI Jakarta.

Yah itulah deretan kasus korupsi rezim SBY yang telah terungkap dan mungkin masih berlanjut. Perjalanan politiknya juga sudah mewarnai politik tanah air. Koalisi besar dengan bagi-bagi kuenya sudah meninggalkan celah hukum besar. Sekarang publik menunggu pengungkapan mega skandal korupsi ini. Apakah rezim Jokowi akan bernasib bila nantinya sudah tidak berkuasa? Waktu akan menjawab, namun sejuah ini indikasi itu belum ada.

Anomali Ahok

Kasus e-ktp yang sedang ramai dibicarakan turut juga bersinggungan dengan Ahok. Bagaimana tidak, saat proyek e-ktp dibahas di komisi II DPR RI, dia berada disana. Namun berbeda dengan rekan-rekannya sesama anggota dewan, Ahok menjadi orang yang berkomentar kuat menolak proyek ini karena menghambur-hamburkan uang negara. Bahkan Ahok sendiri sempat diancam mau dicopot dari komisi II karena keberaniannya membongkar kasus korupsi. Simak cerita menarik Ahok di link berita ini 

Kasus e-ktp menjadi semakin rame karena diungkit pada momet Pilkada DKI Jakarta 2017. Seolah ada agenda ingin menjatuhkan Ahok lewat kasus ini, namun sayang Ahok adalah pejabat yang sangat anti korupsi. Sebab dari semua bukti yang ada dan penuturan Ahok, sang petahan inilah yang tidak terlibat korupsi sama sekali.

Ahok mungkin adalah satu-satunya pejabat yang tidak melakukan praktik korupsi. Sebab bila Ahok korupsi satu rupiah pun, pasti dia sudah habis. Kita sudah melihat tontotan bagaimana lawan politik Ahok mencari-cari kesalahannya sekecil apapun. Bahkan ketika tidak ditemukan, fitnah pun bertebaran atas dirinya.

Bangsa ini sudah belajar banyak dari seorang bernama Ahok. Ketika dia menjadi seorang pejabat di rezim yang melakukan banyak praktik korup, dia mempertahankan integritasnya sehingga sekarang dia menjadi tontonan. Tapi cerita belum selesai, Ahok akan masih menjadi sasaran tembak. Jangan heran bila dia dituduh lawan politiknya terlibat. Namun percayalah kebenaran akan selalu menang. Semua hanya masalah waktu.

sumber:seword.com