Bicara Penggusuran Kampung Akuarium, Sandi Tidak Berkutik

Sejumlah warga kampung akuarium mengadu kepada Sandiaga Uno tentang penggusuran, Kamis (6/5/2017). Rencananya penggusuran akan dilaksanakan pada 17 Mei 2017, mendatang. Dalam yang dilansir oleh tribunnews.com, Kamis (6/5/2017), warga meminta agar tidak digusur.

Padahal sebelumnya, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Basuki Tjahja Purnama telah menempatkan warga korban Rusun Rawa Bebek. Akan tetapi, warga kembali ke lokasi setelah mendengar janji-janji politik Anies – Sandi untuk tidak melakukan penggusuran. Berdasaekan data yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, tercatat banyak 15 warga yang mau menempati rusun. Sisanya, 150 orang tidak mau menempati rusun yang disediakan.

Saat ini, warga kembali membuat bangunan-bangunan semi permanen. Alasan lainnya, warga menempati tanah terlarang untuk hunian. Lebih jauh, berbicara Kampung Akuarium, Ahok – sebutan akrab Basuki – berencana akan membuat cagar budaya di area tersebut.

Berbicara tentang pembangunan, warga baiknya mendukung program tersebut. Memang setiap proyek pembangunan, akan menimbulkan masalah. Namun, yang bisa dilakukan ada meminimalisir masalah yang ditimbulkan dalam pembangunan.

Masalah penggusuran, pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan rumah pengganti. Berbeda dengan kasus penggusuran kereta cepat di Bandung Barat. Di mana warga hanya menerima uang santunan dari PT KAI. Sedangkan pemerintah daerah, tidak menyediakan hunian baru untuk warga korban penggusuran.

Tercatat, warga yang terkena penggusuran kereta api cepat ini mengontrak rumah dengan uang diberikan PT KAI. Dalam hal tersebut, pemerintah DKI Jakarta sudah berbaik hati untuk menyediakan hunian baru bagi korban penggusuran. Pemerintah DKI Jakarah tidak melepas tanggungjawab dalam pembangunan.

Namun, terdapat hal yang lucu dengan tanggapan Sandiaga Uno terkait penggusuran di Kampung Akuarium. Sandi hanya meminta penggurusan diulur waktu. Serta meminta kejelasan warga korban penggusuran dipindahkan ke wilayah mana dan menganalisis sosialisasi penertiban dengan benar.

Dengan sikap tersebut, Sandi tidak bisa menolak tegas terkait penggusuran. Apalagi, Anies – Sandi belum resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya baru menjabat pada bulan Oktober, mendatang.

Beberapa hari yang lalu, Anies – Sandi meminta agar kepemimpinan Basuki – Djarot agar bisa menyelesaikan kinerjanya dengan maksimal. Duh… sebenarnya saya sedikit gerah dengan tingkah Anies – Sandi ini, belum menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berani main perintah.

Dalam hal penggusuran, ketika Anies – Sandi menghalangi penggusuran, hal ini jelas akan menghalangi kinerja dari pemerintahan Basuki – Djarot. Maunya apa sih? Memerintah agar mempercepat kinerja, tapi kok malah menghalangi program kerja dijalankan?

Mau bikin manuver kalau pemerintah Basuki – Djarot tidak becus bekerja? Tidak bisa menyelesaikan DKI Jakarta. Berbicara untuk menertiban bangunan, sepertinya kepemimpinan Anies – Sandi ini akan melakukan penggusuran juga. Terutama untuk membangun rumah murah DP 0 persen.

Diprediksi lahan yang akan digunakan cukup besar dalam pembangunan tersebut. Apalagi rumah murah DP 0 persen ini akan dibangun satu juta buah. Baik itu rumah vertikal atau rumah lapak.

Berdasarkan berita yang dilansir di kompas.com, tahun sebelumnya Pemprov DKI merilis terdapat 120 hektar lahan dikuasai oleh rakyat. Baru 42 hektar yang sudah ditandai sebagai lahan milik pemprov DKI Jakarta.

Secara otomatis, untuk pembangunan program rumah tersebut pemerintahan Anies – Sandi ini harus melakukan penggusuran. Sehingga, penggusuran dalam pembangunan Anies – Sandi, kemungkinan besar akan terjadi lagi.

Lebih jauh masalah keuangan, Pemprov DKI harus mengucurkan anggaran sebesar Rp 67,6 triliun untuk membangunan rumah murah DP 0 persen. Sedangkan jumlah unit rumah yang akan dibantu penyediaan DP berkisar 100 ribu hingga 200 ribu hunian. Untuk tahun pertama, pemerintahan Anies – Sandi hanya menyediakan DP untuk 10 ribu hunian. Di mana akan memakan anggaran Rp 500 miliar.

Selain itu, untuk warga korban penggusuran tetap saja tidak akan memiliki rumah. Sebab, orang akan mendapatkan rumah program Anies – Sandi ini hanya kalangan yang memiliki upah Rp 7 juta perbulan. Sehingga, untuk korban penggusuran atau masyarakat DKI Jakarta yang menghuni rumah semi permanen tidak akan memiliki rumah secara nyata. Tinggal di rumah susun yang sudah disediakan Basuki – Djarot, nampaknya pilihan terbaik untuk memiliki tempat tinggal.